Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyoroti hak istimewa yang diberikan kepada lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), atau yang dikenal sebagai permanent five (P5), terhadap penegakan Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Gus Yahya menganggap bahwa hak veto tersebut, yang diberikan kepada kelompok P5 pasca-Perang Dunia II, telah melemahkan legitimasi PBB.
Dalam pidatonya di Universitas Princeton, Amerika Serikat, Gus Yahya mengungkapkan bahwa Dewan Keamanan PBB, yang terdiri dari lima negara pemenang perang sebagai anggota tetap, memiliki hak veto untuk menanggapi situasi internasional. Namun, menurutnya, hak istimewa tersebut telah menyebabkan pelanggaran aturan oleh pihak-pihak yang mengejar tujuan politik, ekonomi, dan militer tertentu.
Gus Yahya menilai bahwa pemberian hak veto kepada kelompok P5 terhadap resolusi-resolusi untuk menegakkan konsensus internasional yang telah disepakati sebelumnya telah melemahkan legitimasi PBB. Hak istimewa tersebut memungkinkan anggota tetap DK PBB menggunakan hak veto untuk melindungi kepentingan nasional atau sekutu mereka, bahkan jika hal tersebut bertentangan dengan konsensus internasional.
Selain itu, Gus Yahya mencatat peran besar negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, dalam membentuk tatanan internasional pascaperang. Meskipun demikian, dia mengamati pergeseran ke arah dunia multi-kutub, di mana kekuatan Barat mengalami kemunduran. Gus Yahya menganggap momen ini sebagai berbahaya, terutama karena potensi penyalahgunaan kekuatan politik dan militer.
Gus Yahya menyatakan bahwa di tengah dunia yang semakin multi-kutub, kekuatan dan budaya Barat saja tidak cukup untuk mempertahankan atau meningkatkan tatanan internasional yang berdasarkan aturan. Menurutnya, langkah penting untuk mengatasi tantangan global ini adalah dengan menyelaraskan ajaran agama dengan konsensus internasional pasca-Perang Dunia II dan memobilisasi komunitas untuk membangun dunia yang lebih adil dan harmonis, dengan menghormati persamaan hak dan martabat setiap individu.
Disadur dari NU Online