Kasus terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada tahun 2012 kini menjadi sorotan kembali pada tahun 2023. Hal ini terjadi ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Reyna Usman, seorang politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pada Selasa, 29 Agustus 2023.
Pertanyaan muncul mengapa kasus yang bermula pada tahun 2012 baru diangkat oleh KPK pada tahun 2023, terutama saat mendekati masa Pemilihan Umum. Pada saat itu, kasus ini terjadi saat Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tahun 2009 hingga 2015.
Reyna Usman, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kemnaker, kini menjadi salah satu dari tiga tersangka yang ditetapkan oleh KPK dalam kasus tersebut. Terdapat dugaan bahwa ada keterlibatan masalah politik dalam penetapan tersangka ini.
KPK mencurigai bahwa perangkat lunak (software) yang digunakan di Kemnaker untuk perlindungan TKI tidak berjalan dengan baik. Pengadaan software ini sedang diselidiki oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus korupsi. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengungkapkan bahwa walaupun negara telah mengalokasikan anggaran untuk kontrak pengadaan software tersebut, namun sistem tersebut ternyata tidak berfungsi dengan semestinya.
Kasus ini telah menjadi perhatian karena pertanyaan muncul mengenai mengapa kasus tahun 2012 ini baru diangkat oleh KPK pada tahun 2023, menjelang Pemilu. KPK sedang mengusut dugaan kasus korupsi yang diduga menyebabkan banyak Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri tidak terpantau kondisinya. Meskipun perincian total kerugian negara dan identitas para tersangka belum diungkapkan, KPK menyatakan bahwa dugaan korupsi ini berkaitan dengan Pasal 2 atau Pasal 3 yang terkait dengan kerugian keuangan negara. KPK juga telah melakukan langkah pencegahan keluar negeri ke direktorat jenderal imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sementara itu, Kemnaker menyatakan akan menghormati hukum yang berlaku terkait proses penyelidikan kasus ini.