Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga memberikan tanggapan terhadap sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah yang menolak penggunaan kampus sebagai tempat kampanye peserta pemilu. Ma’ruf Amin mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pelaksanaan kampanye di kampus.
Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi, menyatakan bahwa Wapres lebih menyoroti konsideran dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menekankan bahwa kampanye di fasilitas pemerintah dan lembaga pendidikan bertujuan untuk pendidikan politik. Masduki Baidlowi juga berpendapat bahwa sikap tegas NU dan Muhammadiyah yang menolak putusan MK telah melibatkan pertimbangan yang matang.
Masduki Baidlowi menjelaskan bahwa Wapres meminta adanya kesepahaman dalam implementasi putusan MK agar kampanye di lingkungan pendidikan mengedepankan pendidikan politik, sehingga peserta didik dapat memperoleh pengalaman politik yang bermanfaat.
Namun, Masduki Baidlowi menekankan bahwa hal ini masih perlu finalisasi dan perhatian terhadap aturan-aturan tertentu. Wapres berharap bahwa peraturan KPU nantinya akan memperhatikan hal ini, untuk mencegah penggunaan kampus sebagai alat pembelahan masyarakat.
Wapres mengingatkan bahwa penggunaan kampus sebagai basis dukungan politik dapat memperdalam keterbelahan masyarakat, yang bertentangan dengan harapan semua pihak.
Sebelumnya, Ketua PBNU Bidang Keagamaan, Ahmad Fahrurrozi, dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, telah menyatakan pandangan serupa bahwa kampus seharusnya tidak digunakan sebagai tempat kampanye politik.